SUMENEP, Suara Madura News– Polemik dugaan makanan basi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Pakamban Laok 2, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus bergulir.
Di tengah derasnya protes wali murid, justru Kepala SPPG memilih bungkam, sementara klarifikasi publik diambil alih oleh Ketua Yayasan Bumi Asfan Abadi, Hendri.
Ia pun memberikan sejumlah penjelasan terkait polemik tersebut, bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap menu MBG.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya monitor secara khusus menu setiap hari di pragaan,” ujarnya, dalam percakapan WhatsApp, Senin (13/4/2026).
Ia juga merespons tudingan adanya tekanan atau intimidasi terhadap pihak sekolah dan wali murid. Ia pun membantah bahwa langkah pihaknya merupakan bentuk ancaman.
“Takut salah kembali. Karena memang kritik itu bukan sebagai ancaman,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya ke sekolah bukan untuk melakukan tekanan, melainkan evaluasi.
“Kita datangi pihak sekolah bukan dalam berarti mengancam mas, saporana se raje (mohon maaf yang sebesar-besarnya, red). Tapi untuk menemukan dari sisi apa yang keliru,” ucapnya.
Tak janya itu, Hendri juga meminta agar semua pihak memberikan penjelasan secara objektif demi perbaikan ke depan.
“Mohon beri penjelasan seksama, terutama untuk pembenahan, karena benar-benar saya perhatikan itu di Pragaan,” lanjutnya.
Terkait tudingan intimidasi, Hendri kembali membantah dan menyebut hal itu sebagai bentuk tanggung jawab, bukan ancaman.
“Maaf mas saya punya rekamannya dan saya sudah menonton, itu bukan ancaman mas, itu bentuk pertanggung jawaban,” katanya.
Ia juga mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program MBG dan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap mitra.
“Padahal saya sudah minta tiap hari menu. Tapi masih saja ada yang mengecewakan, mohon maaf atas hal-hal yang kurang dirasa pantas,” ujarnya.
Namun, di balik klarifikasi tersebut, publik justru mempertanyakan peran Kepala SPPG Pakamban Laok 2 yang hingga kini tidak memberikan pernyataan resmi atas polemik yang terjadi.
Minimnya respons dari Kepala SPPG menimbulkan tanda tanya besar, lalu apa tugas dan tanggung jawab kepala SPPG dalam memastikan kualitas distribusi MBG. Mengapa dalam situasi krisis justru Ketua Yayasan yang lebih dominan memberikan penjelasan ke publik.
Kondisi ini memunculkan kesan bahwa fungsi pengawasan dan tanggung jawab operasional di tingkat SPPG tidak berjalan optimal.
Padahal, persoalan yang dihadapi menyangkut langsung kesehatan siswa sebagai penerima manfaat program dari Presiden RI.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SPPG Pakamban Laok 2 belum memberikan keterangan, sementara desakan evaluasi dari wali murid terus menguat.
Penulis : ZR
Editor : EM
