SUMENEP, Suara Madura News – Pertarungan sengit telah memasuki tahap akhir dalam persaingan di Bursa Lelang Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sebanyak 6 kandidat Sekda Sumenep telah menyelesaikan tahapan tes penulisan makalah dan tes wawancara pada Jumat – Sabtu (06-07 Februari 2026) di Hotel Swiss Belinn, Surabaya, Jawa Timur.
Sayangnya, enam kandidat yang lolos ke tiga besar belum juga diketahui, masih misterius. Ketiga kandidat yang lolos akan diumumkan ke publik oleh Pansel Sekda melalui website resmi Pemkab Sumenep yakni BKPSDM Sumenep pada 18 Februari 2016. Namun dua kandidat kuat sudah tercium aromanya di kalangan elit dan aktivis Sumenep.
Prediksi politik itu dihembuskan oleh Pakar Komunikasi Politik Nanik Farida. Meski seleksi terbuka Sekda Sumenep diikuti oleh 6 kandidat, diprediksi hanya ada 2 kandidat yang sangat potensial lolos dalam 3 besar. Yakni Agus Dwi Saputra dinilai cukup dominan menduduki kursi sekda meski dibayang-bayangi Chainur Rasyid, sapaan akrabnya Inung.
Soal tes atau uji kompetensi jabatan itu mutlak jadi kewenangan Panitia Seleksi(Pansel) Sekda yang dikomando Indah Wahyudi sekaligus Kepala BKD Provinsi Jawa Timur. Jadi keputusan tak bisa diganggu gugat serta diselenggarakan secara transparan dan akuntabel berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).
SKJ itu diatur dalam PermenPAN RB No.15/2019 tentang tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi(JPT) secara terbuka. Baik kompetensi teknis, manajerial maupun kompetensi sosio-kultural. Meski demikian, tak bisa dinafikan seleksi sekda juga tak lepas dari drama politik kekuasaan.
“Karena jabatan Sekda punya peran sentral sebagai motor penggerak birokrasi, tentu calon sekda sebagai tangan kanan Bupati harus se visi dengan Bupati, senyawa dalam gerakan dan seirama dalam orkestrasi kekuasaan,“ terang Farida
Menurutnya, di tingkat dicition making (eksekusi kebijakan), kata Farida, tentu Bupati sebagai kepala daerah punya segudang gagasan untuk mengakselerasi kebijakan. Tapi ingat sefundamental apapun kebijakan bupati jika motor penggerak birokrasi yakni sekda tak mampu menerjemahkan obsesi bupati. Terutama dalam mendongkrak pendapatan daerah, menggenjot potensi-potensi lokal dan menarik investor menanamkan modalnya, semua akan terasa hampa.
Meski bupati sangat visioner dalam memompa gerak birokrasi, lanjut aktivis yang vocal ini, tetap saja di tataran teknis operasional butuh Sekda Kompeten memformalasikan program-program unggulan bupati. Bukti nyata, sektor pariwisata menggeliat hingga ke mancanegara dan ekonomi rakyat tumbuh subur dengan pergerakan ekonomi rakyat seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang pernah tembus Rp2 triliuan.
“Agus punya jejaring kekuasaan yang cukup sentral. Tak kalah hebatnya, punya pengalaman birokrasi mumpuni dengan pernah memimpin 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Kepala Diskoerindag, Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala DPMD,” kata aktivis jebolan Malang ini.
Meski demikiam, beber Farida, bahwa Agus dibayang-bayangi Inung yang pernah memimpin 3 OPD yakni sebagai Kepala Dinas Pengairan, Kepala Diskoperindag lalu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Lantas mampukah Inung menyalip Agus ditikungan terakhir?.
Penulis : ZR
Editor : EM
