SUMENEP, Suara Madura News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan. Pada tahun anggaran 2026, porsi terbesar anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan justru dialokasikan untuk kawasan kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang berada di daerah terluar.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumenep, total anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan pada tahun 2026 mencapai Rp47,53 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp27,53 miliar atau 57,9 persen dialokasikan untuk wilayah kepulauan, sedangkan wilayah daratan menerima Rp19,99 miliar atau sekitar 42,1 persen.
Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis Pemkab Sumenep untuk mempercepat pemerataan infrastruktur sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Selain itu, peningkatan kualitas jalan diharapkan mampu memperkuat konektivitas serta mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa memandang letak geografis wilayahnya.
“Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh perhatian yang sama dalam pembangunan. Karena itu, alokasi anggaran tahun 2026 lebih besar diarahkan ke kepulauan sebagai bentuk keberpihakan terhadap pemerataan pembangunan,” ujar Fauzi.
Menurutnya, pemerataan pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan kondisi infrastruktur jalan yang semakin baik, mobilitas masyarakat dan distribusi barang maupun jasa di wilayah kepulauan diharapkan menjadi lebih lancar. Hal itu akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Keberpihakan anggaran kepada wilayah kepulauan diharapkan membuka akses kesejahteraan sekaligus menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan wilayah daratan maupun kepulauan,” tambahnya.
Pemkab Sumenep berharap kebijakan tersebut dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, baik yang berada di daratan maupun di wilayah kepulauan.
Penulis : Ifan
Editor : ZR
