SUMENEP, Suara Madura News – Kondisi memprihatinkan menyelimuti kawasan wisata Pantai Slopeng. Alih-alih menjadi destinasi unggulan yang membanggakan, pantai ini justru menuai kritik tajam dari warga dan pengunjung akibat persoalan klasik yang tak kunjung diselesaikan: sampah berserakan, tiket mahal, dan nihilnya pembangunan.
Jakfar Sodiq, warga sekitar Pantai Slopeng, secara tegas membantah pernyataan pengelola yang sebelumnya disampaikan melalui media online. Dalam klarifikasinya, ia menepis klaim bahwa tumpukan sampah di kawasan pantai disebabkan oleh abrasi semata.
“Faktanya, sampah di sini memang banyak dan menumpuk. Ini bukan sekadar kiriman dari laut akibat abrasi. Pengelolaan yang buruk jelas jadi penyebab utama,” tegas Jakfar, Minggu (29/3/2026).
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti ketimpangan antara harga tiket masuk dengan kondisi lapangan yang jauh dari kata layak. Menurutnya, pengunjung dipungut biaya yang tidak sedikit, namun tidak mendapatkan fasilitas yang memadai.
“Pengunjung bayar mahal, tapi yang didapat apa? Pantai kotor, fasilitas minim, dan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun,”tambahnya.
Lebih lanjut, Jakfar melontarkan kritik keras terhadap pola pikir pengelola yang dinilai tidak berorientasi pada kemajuan wisata.
“Jangan hanya menjadi pihak ketiga memikirkan untung dan ruginya saja. Hal ini berurusan dengan inovasi dan nama baik wisata Pantai Slopeng,” jelasnya.
Keluhan serupa juga datang dari wisatawan bernama Syamsul. Ia mengaku mengalami kejadian yang dinilainya tidak masuk akal saat melintas di depan kawasan Pantai Slopeng pada momen Lebaran Ketupat.
“Benar saya dimintai uang 20 ribu pada saat hari Lebaran Ketupat. Saya sama keluarga gak masuk. Katanya petugas untuk menunjang keuangan yang mengundang DJ,’ tuturnya.
Menurut Syamsul, penarikan tiket terhadap pengunjung yang bahkan tidak masuk ke area wisata menunjukkan buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan di lapangan. Alasan yang disampaikan petugas pun dinilai tidak relevan dan justru menambah kesan bahwa pengelolaan lebih berorientasi pada pemasukan instan ketimbang kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep, Faruk Hanafi, hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan apa pun. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan chat maupun panggilan WhatsApp tidak mendapatkan respons. Sikap bungkam ini semakin mempertegas kesan bahwa keluhan masyarakat dan wisatawan tidak mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.
Kritik ini mencerminkan kekecewaan yang semakin meluas. Pantai Slopeng yang seharusnya menjadi aset wisata daerah justru terkesan terbengkalai. Tidak terlihat adanya pembangunan signifikan, baik dari segi infrastruktur, kebersihan, maupun pengelolaan kawasan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap komitmen pengelola dan pihak terkait. Ke mana aliran dana dari tiket masuk? Mengapa tidak ada perbaikan nyata?
Jika dibiarkan terus, bukan tidak mungkin Pantai Slopeng akan kehilangan daya tariknya sepenuhnya. Wisatawan bisa beralih ke destinasi lain yang lebih terawat dan transparan dalam pengelolaan.
Sudah saatnya pihak pengelola dan pemerintah daerah berhenti mencari alasan dan mulai bertindak. Membersihkan sampah, menata ulang fasilitas, serta menghadirkan pembangunan yang konkret bukan lagi pilihan melainkan kewajiban. Masyarakat dan pengunjung tidak butuh janji. Mereka butuh bukti.
Penulis : ZR
Editor : EM
