SUMENEP, Suara Madura News – Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta kepala sekolah, guru, hingga masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan makanan MBG yang tidak layak dikonsumsi siswa.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan upaya pembungkaman oleh pihak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap temuan makanan MBG yang dinilai tidak memenuhi standar.
Diduga, pihak tertentu meminta agar temuan makanan basi, busuk, atau tidak sesuai standar gizi tidak dipublikasikan atau disampaikan kepada media, sehingga pelaksanaan program tetap berjalan tanpa sorotan publik.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, menegaskan bahwa pihak sekolah tidak perlu takut menyampaikan laporan apabila menemukan menu MBG yang bermasalah.
Menurutnya, pengawasan dari sekolah sangat penting untuk memastikan program nasional tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi para siswa.
“Melalui Dinas Pendidikan, nanti bisa disampaikan kepada kepala sekolah agar tidak ragu melapor jika ada temuan menu MBG yang tidak layak,” ujar Agus, Senin (9/3/2026).
Ia juga meminta Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep turut berperan aktif melakukan pengawasan, mengingat banyak lembaga pendidikan berbasis madrasah yang juga menerima program MBG.
“Kalau Kemenag bisa berkoordinasi dengan dinas atau menyampaikan secara tertulis kepada lembaga pendidikan di bawahnya. Jika ada kendala, silakan disampaikan ke Satgas agar bisa langsung kami tindak lanjuti ke BGN,” jelasnya.
Selain kepada pihak sekolah, Agus juga mengajak masyarakat untuk ikut melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program MBG di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, partisipasi publik sangat penting agar kualitas makanan yang diterima siswa benar-benar sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kalau ditemukan menu yang tidak layak, silakan laporkan kepada Satgas. Masyarakat juga bisa menyampaikan melalui media sosial sesuai dengan temuan yang ada sebagai bentuk kontrol publik,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup diri terhadap kritik terkait pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Ia bahkan meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan menu MBG yang dinilai tidak layak disajikan kepada siswa.
Menurut Nanik, unggahan di media sosial dapat menjadi alat kontrol publik yang efektif, mengingat jumlah dapur MBG di berbagai daerah cukup banyak sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan oleh BGN secara langsung.
Penulis : ZR
Editor : EM
